PERATURAN DAN KEBIJAKAN

Peraturan dan Kebijakan


Prosedur Pemberian Layanan Hukum

 

Prosedur Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Berikut ini Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang Telah Disahkan Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Pada Tanggal 10 Februari 2015. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Klik Tautan Dibawah ini :

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas