kegiatan Pembinaan Dirjen Badilmiltun secara daring
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang mengikuti kegiatan Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Dirjen Badilmiltun) secara daring pada hari Senin, tanggal 4 April 2026, pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.
Kegiatan pembinaan tersebut diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat Kesekretariatan, Pejabat Fungsional, Staf Pelaksana, serta PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan PPNPN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.
Kegiatan Pembinaan ini membahas tentang Implementasi Core Values ASN “BerAKHLAK”, dalam rangka mendukung terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berkomitmen untuk mengimplementasikan Core Values ASN “BerAKHLAK” dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Nilai-nilai tersebut meliputi:
1. Berorientasi Pelayanan
Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dengan sikap ramah, cepat, tepat, dan transparan.
2. Akuntabel
Melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kompeten
Terus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme melalui pembelajaran berkelanjutan serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.
4. Harmonis
Menjaga hubungan kerja yang baik, saling menghargai, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal
Setia dan berdedikasi kepada negara, konstitusi, serta pimpinan dalam menjalankan tugas dan fungsi.
6. Adaptif
Cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, termasuk dalam penerapan sistem peradilan berbasis elektronik.
7. Kolaboratif
Membangun kerja sama yang efektif baik secara internal maupun eksternal guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui implementasi nilai-nilai BerAKHLAK tersebut, diharapkan seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dapat memberikan kinerja terbaik serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
